Cegah Penyelewengan, Komisi III Minta Polisi Awasi Penyaluran BLT Minyak Goreng
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta, aparat kepolisian melakukan pengawasan maksimal terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng. Menurutnya, hal ini sudah sangat mendesak, mengingat manfaat BLT yang akan langsung dirasakan oleh rakyat. "Kita lihat permasalahan minyak goreng ini sudah berlarut larut, dan pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahannya. Kini dengan adanya BLT, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit teringankan, dan saya meminta agar kepolisian benar benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat," katanya kepada wartawan, Senin (4/4/2022).
Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah akan menyalurkan BLT minyak goreng seiring dengan harganya yang kian melambung. Kepala negara juga meminta agar semua lembaga terkait bisa saling berkoordinasi dalam penyalurannya agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sahroni menilai, peran kepolisian dalam penyaluran BLT ini tentunya sangat diperlukan mengingat kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian maupun TNI.
Selain itu, dengan jumlah personel yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal. "Tentunya bukan hanya Polri saja yang akan ikut mengawasi, ada TNI, Kemenkeu, dan lain lain. Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya," ucapnya. "Jadi saya harap jangan sampai terjadi penyelewengan atau pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu. Karenanya, BLT minyak goreng harus diawasi dengan ketat," pungkasnya.
